Anggaran Pendidikan Provinsi Kita Ternyata Masih Terlalu Rendah

Hari ini – 2 Mei 2014 – kita memperingati hari pendidikan nasional. Meskip tanpa libur nasional sebagiamana hari-hari penting lainnya, namun tak mengurangi makna pentingnya hari ini. Bukan hanya bagi Indonesia, bagi semua bangsa, pendidikan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Tanpa pendidikan yang maju, mustahil sebuah bangsa akan mencapai kemajuannya.

Founding fathers negeri kita memasukan pendidikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Secara jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, bahwa bangsa Indonesia bertanggungjawab untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas lagi di dalam batang tubuh UUD 1945. UUD 1945, Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Ayat 3 menyebutkan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 4 menyebutkan bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Fokus pada Ayat 4 UUD 1945  yang mengamanahkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, sudahkan provinsi-provinsi kita mengalokasikan 20% anggarannya untuk pendidikan? Saat saya bekerja di Partnership for Governance Reform (Kemitraan), kami yang tergabung dalam project Indonesia Governance Index (IGI) pernah melakukan excercise anggaran pendidikan di 33 provinsi. Kami ingin mengetahui seberapa jauh komitmen anggaran pendidikan tiap pemerintahan provinsi. Caranya, dengan menghitung anggaran program-program terkait dengan pendidikan, lalu dibandingkan dengan total anggaran APBD. Hasilnya sungguh mencengangkan. Dari 33 provinsi, tak ada satupun provinsi yang merealisasikan komitmen anggaran 20%.

Provinsi dengan anggaran pendidikan tertinggi, hanya mencapai 14% dari total APBD. Sementara itu, tidak sedikit yang alokasi anggaran pendidikannya di bawah 10%, bahkan ada yang hanya 1% dari total APBD. Mencengangkan bukan? Oleh karena itu, dalam laporan kami tulis, rata-rata skor komitmen provinsi-provinsi terhadap pendidikan hanya mendapatka skor 3,02 dari angka maksimal 10.

Lebih memperihatinkan lagi. Jika kita bagi anggaran pendidikan tersebut dengan jumlah anak usia sekolah (waib belajar 9 tahun), ternyata terdapat disparitas yang besar antar satu provini dengan provinsi lainnya. Provinsi Aceh, yang anggaran pendidikannya terbesar, ternyata jika dihitung per anak usia didik hanya berjumlah Rp. 954.510 per siswa per tahun. Sementara, provinsi dengan anggaran pendidikan terendah, yaitu NTB, jika dibagi dengan jumlah anak didik, maka anggaran pendidikannya hanya Rp. 4.511 per siswa per tahun. Bayangkan, uang Rp. 4.511 per tahun untuk seorang siswa bisa dapat apa? Hanya cukup untuk memberi 4 potong krupuk bukan?

Sebagai sebuah kesimpulan, bicara soal pendidikan, seringkali kita terlalu fokus pada pusat saja. Sementara terhadap kebijakan level daerah, seringkali kita abai untuk memperhatikan. Apa yang sampaikan di atas adalah contoh dimana ternyata tidak ada political will dari semua provinsi untuk mendukung tercapainya anggaran 20% sebagaimana diamanahkan oleh UU 1945. Hal inilah barangkali yang menjadikan alasan mengapa antar satu provinsi dengan provinsi lain kualitas manusianya jauh berbeda. Padahal, dalam satu wilayah negara kesatuan seperti Indonesai ini, disparitas kualitas manusia antara satu wilayah dengan wilayah lainnya idelanya bisa disempitkan.

Berikut adalah komitmen anggaran pendidikan per siswa masing-masing provinsi di Indonesia.

Sumber: Indonesia Governance Index (IGI) 2012, www.kemitraan.or.id./igi

03 Mei 2014 06:49:48     http://www.kompasiana.com/chozin/anggaran-pendidikan-provinsi-kita-ternyata-masih-terlalu-rendah_54f7667da3331184358b4785

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like