Aktualisasi Karakter Perempuan dalam Politik

Saya merasa beruntung bisa bergabung dalam sebuah diskusi panel “Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Atmajaya, 18 Agustus 2014 lalu, bekerja sama dengan Institut Studi Indonesia Amerika (AIFIS). Diskusi yang yang menghadirkan tiga pendekar gender lintas negara tersebut banyak memberikan  pencerahan kepada saya.

Pembicara pertama adalah kawan saya Nihayatul Wafiroh, M.A., kami sama-sama aktif di Indonesia Social Justice Network, sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh ex-penerima beasiswa International Fellowship Program (IFP). Ninik, panggila akrab untuk Nihayatul Wafiroh, adalah aktivis keluarga pesantren NU, aktivis perempuan dan jebolan sebuah universitas ternama di Amerika Serikat, University of Hawaii at Manoa.  Ninik banyak mengeksplorasi pengalamannya sebagai perempuan yang maju sebagai calon legislatif

Latar belakang keluarga kyai kharismatik, keparipurnaan pendidikan, serta pengalaman menahunnya dalam dunia aktivisme tidak serta-merta menjadikan proses pencalegannya berjalan mulus. Ninik mencalonkan diri sebagai anggota DPRRI (dan alhamdulillah saat ini sudah terpilih) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai calog perempuan, dirinya banyak mengahadapi hambatan terkait dengan statusnya sebagai perempuan.

Saat kampaye, banyak sekali serangan-serangan black campaignterhadap dirinya yang mengaitkan dengan keperempuannya. Misalnya, sebagai caleg, dirinya tentu memasang beberapa baliho di sudut-sudut jalan, lawan politiknya sering melakukan serangan dengan mempertanyakan fotonya yang jilbabnya tidak panjang dan menutup dada. Demikian juga, saat kampanye ia sering tidak ditemani oleh suaminya, karena mereka bagi-bagi tugas: saat Ninik kampanye, maka suaminya akan di rumah untuk mengurus anak. Ketidaknampakan suami dalam panggung-panggung kampanye Ninik rupanya jadi masalah dan dipertanyakan oleh calon konstituen.

Terhadap ini, Ninik balik menanyakan: “Kalau seorang perempuan kampanye tanpa didampingi laki-laki dipertanyakan. Lha kenapa kalau laki-laki kampanye tidak didampingi istrinya tidak dipertanyakan oleh konstituen?”, kilahnya.

‘Serangan’ tidak hanya dilancarkan kepada dirinya, tetap juga terhadap suaminya. Kata Ninik, “Masyarakat banyak yang bertanya kepada suami saya, koq diizinkan untuk nyaleg, apakah urusan rumah tangganya tidak keteteran?”. Pertanyaan tersebut tentunya didasari oleh adanyastereotyping dimana perempuan adalah subordinat dari laki-laki sehingga segala sesuatunya harus di bawah kontrol laki-laki.

Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman kampanye Ninik yang diceritakan saat forum tersebut, yang tidak sempat saya tuliskan di sini. Pengalaman-pengalaman tersebut sungguh sangat berharga untuk bisa menjadi bahan kajian mengenai sosok perempuan yang masuk dalam kancah politik. Saya mengusulkan kepada Ninik untuk menuliskan pengalaman-pengalaman tersebut dan menerbitkannya dalam sebuah buku. Pasti akan sangat bermanfaat bagi ummat!

14084321741265531178

 

Pembicara kedua adalah juga teman saya, bahkan teman dekat, saat kuliah di Ohio University USA dulu. Namanya adalah Rebakah Daro Minarcheck, nama belakangnya adalah family name suaminya. Nama itu disandangnya setelah Rebakah menikah dengan Matthew Minarcheck, yang juga sama-sama teman sekelas kami. Kami dulu memang sangat akrab, saat mengambil kelas-kelas antropologi asuhan Prof. Gene Ammarell adalah saat-saat paling seru ketika kami saling berdebat soal budaya dan masyarakat, dan termasuk kadang soal gender.

Soal pemikiran-pemikiran gender Rabakah, tentu saya tidak asing lagi. Sudah terbiasa sering diskusi dulu. Tapi ada satu hal yang dulu aku lupa untuk mendiskusikan dengannya dan juga lupa kutanyakan lagi saat diskusi kemarin. Yaitu soal ‘kewajiban’ orang bule menyandang nama belakang suaminya setelah menikah. Orang kita pasti akan bilang, “Ah,… itu tidak gender.” Setinggi langit orang Barat bicara soal feminisme, mereka tak pernah sukses mencegah transplantasi nama suami terhadap nama nama belakang istrinya. Bukankah dalam hal ini kita lebih ‘genderis‘ (alamak,… istilah dari mana lagi ini)?

Kali ini Rebakah tak banyak soal gender tataran konseptual, ia lebih banyak bicara tentang metodologi penelitian gender dan eksplorasi pengalamannya sebagai peneliti gender. Saat ini Rebakah memang sedang melakukan penelitian untuk desertasi S3-nya di Cornell University, tentang peranan perempuan dalam ketahanan pangan pada masyarakat adat desa Ciptagelar, Jawa Barat.

Menurut Rebakah, keseimbangan peran perempuan dan laki-laki sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan di masyarakat suku pedalaman. Perempuan memegang peranan penting dalam memanaj keseimbangan produksi dan konsumi. “Perempuan biasanya lebih peka dalam menjaga keseimbangan alam”, ungkap Ibu muda beranak satu tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Rebakah selaras dengan pendapat pembicara ketiga Dr. Nani Nurrachman. “Perempuan itu identik dengan preservasi, pertumbuhan dan penerimaan sosial”, kata Bu Nani yang saat ini mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya.

Masih menurut Dr. Nani, sifat-sifat dasar perempuan yang identik dengan preservasi, pertumbuhan dan penerimaan sosial perlu diketengahkan oleh perempuan dalam politik. Seringkali perempuan yang terjun dalam dunia politik tercerabut dari karakternya sebegai perempuan, mereka lebih suka meminjam karakter laki-laki untuk eksis dalam politik. Ekspresinya bisa dalam bentuk kekerasan, sifat koruptif, ambisius, oportunistik dan sebagainya. Padalah, justru perempuan perlu mengetengahkan sisi perempuannya dalam berpolitik untuk memberikan keseimbangan kosmik dalam politik. wallahu a’lam. []

 

19 Agustus 2014 20:57:43      http://www.kompasiana.com/chozin/aktualisasi-karakter-perempuan-dalam-politik_54f600e8a3331103198b4669

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like